Kutu Buku Tuku Buku ::

Menuju Peradaban Buku?

Oleh: Nurani Soyomukti, Ketua TAMAN BELAJAR UNTUK RAKYAT (TABUR) Trenggalek

Jika seorang Ziaudin Sardar memaklumatkan bahwa abad 21 adalah peradaban buku, apakah pergantian tahun menuju 2008 ini kita akan menuju peradaban buku? Nampaknya masih jauh.Kita patut berbahagia pada saat tahun 2007 masyarakat Jawa Timur, terutama masyarakat korban lumpur Lapindo, mendapatkan pertolongan dari seorang artis selebritis seperti Rieke Diah Pitaloka yang mendirikan perpustakaan untuk anak-anak. Di tengah bencana Lumpur panas yang menghancurkan sekolah-sekolah, kegiatan mengumpulkan buku-buku dan mendekatkannya pada anak-anak merupakan sebuah berkah yang memberi titik cerah bagi peradaban.Akan tetapi kita juga patut resah karena masih ada kalangan yang begitu membenci buku.

Ada kejadian pada tahun 2007 di mana buku-buku dibakar hanya gara-gara tidak mencantumkan kata PKI dalam buku-buku sejarah—pada hal peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 memang masih belum tentu semata-mata kesalahan PKI. Pembakaran buku-buku sejarah terjadi di Madiun dan beberapa kota Jawa Timur. Selain itu, betapa menyedihkannya membaca berita tentang seorang Walikota, pimpinan masyarakat perkotaan, berada di depan mempelopori penghancuran terhadap peradaban buku. Adalah Nurmahmudi Ismail, walikota depok, berada di paling depan aksi pembakaran buku-buku sejarah. Secara simbolis pemusnahan buku dengan cara dibakar tersebut dilakukan Nuramahmudi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Depok Bambang Bachtiar dan Kepala Dinas Pendidikan Depok Asep Roswanda (Koran Tempo, 21/7/2007).

Yang ada dalam pikiran kita adalah, kenapa masih ada saja pemimpin rakyat yang memundurkan kebudayaan dan peradaban bangsa, berada di depan untuk menghambat dan menghancurkan budaya ilmiah dan kebebasan berimajinasi dan berekspresi rakyatnya. Kita juga bertanya, adakah pemimpin-pemimpin di negeri terdahulu juga melakukan hal yang sama?Nasib buku di negeri ini harus diakui juga masih memprihatinkan. Bukan hanya Orde Baru yang melarang penerbitan buku-buku kritis, hingga kini masih seringkali terjadi pelarangan dan pembakaran buku-buku yang celakanya berasal dari kalangan masyarakat sendiri yang sering mengklaim kebenaran menurut kelompoknya. Artinya, buku sebagai media menyampaikan bahasa tidak mendapatkan ruang demokratis di negeri ini. Inilah salah satu penghambat perkembangan kebudayaan kita.

Buku Mahal

Di Jawa Timur, misalnya, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) memberikan dana yang cukup kecil untuk pengadaan buku. Anggaran Persebaya lebih besar dibandingkan untuk buku bagi perpustakaan dan sekolah (Kompas Edisi Jawa Timur, 25/11/2006). Pada hal masyarakat Jawa Timur masih banyak yang membutuhkan kecerdasan literer.Akibatnya, hambatan utama bagi lahirnya peradaban buku dan peradaban literer adalah mahalnya harga buku-buku karena kurangnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dari tahun ke tahun, naiknya harga buku-buku teks di sekolah mulai tingkat TK hingga SMU belakangan ini sangat mencekik orangtua murid di pedesaan.

Bahkan banyak juga yang putus asa melihat harga-harga buku tersebut, sehingga banyak orangtua yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Biasanya para orangtua akan bertanya berapa harga buku-buku karena mereka juga berkeyakinan bahwa keberadaan buku memang penting bagi anak-anak mereka. Bahkan sekolah itu juga identik dengan membaca buku.Anggapan yang ada di benak orangtua seperti itu seharusnya dijadikan oleh pemerintah dan semua pihak yang punya perhatian pada pengadaan buku yang ada.

Peradaban literer Indonesia yang kian mundur karena adanya kemiskinan dan dominasi budaya menonton akibat menyeruaknya TV sebagai media yang paling dekat dengan rakyat, seharusnya menimbulkan keprihatinan yang mendalam untuk menudia memperbaiki kondisi yang ada.Pemerintah sendiri nampaknya tidak cukup peduli dengan kebutuhan rakyat pada bacaan-bacaan dan buku-buku yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara—sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945.

Tetapi pemerintah ternyata justru menyerahkan pengadaan buku pada pihak swasta (kapitalis) sehingga tujuan pengadaan buku bukan lagi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi untuk mencari keuntungan. Jika tidak menguntungkan, untuk apa membuat buku. Seakan kegiatan mencerdaskan (anak-anak) bangsa tidak akan dilakukan jika tidak menguntungkan. Atau jangan-jangan dalam kapitalisme telah dengan sendirinya muncul prinsip: Anak-anak, kaum muda, penduduk tidak boleh pintar dan berpendidikan karena kalau mereka banyak pengetahuan dan memahami banyak hal, mereka akan mempertanyakan segala penipuan termasuk upaya segelintir pihak untuk mencari keuntungannya sendiri.

Bagaimanapun, pengadaan buku-buku di daerah pedesaan sangat dibutuhkan saat ini. Jika pemerintah punya tanggungjawab untuk memenuhi pengadaan buku-buku untuk rakyat, maka juga harus muncul inisiatif dari kalangan rakyat sendiri untuk mememberi penyadaran akan pentingnya buku untuk rakyat. Pemerintah harus mengaktifkan kembali perpustakaan keliling bukan hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan. Hal yang sama juga merupakan kewajiban pemerintah untuk menghapuskan komersialisasi buku-buku pelajaran bagi anak-anak sekolah terutama di daerah pedesaan.Selain itu, dibutuhkan peran serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk membangun sebuah jaringan masyarakat pembelajar. Membangun taman-taman bacaan di kampung-kampung akan sangat bermanfaat.

Saat para petani istirahat kerja atau pada masa menunggu panen mereka bisa membaca buku-buku baik mengenai persoalan pertanian, peternakan, kelautan untuk meningkatkan pengetahuannya. Taman bacaan juga dapat digunakan bagi rakyat untuk berkumpul dan mendiskusikan persoalan-persoalan mereka, meningkatkan paguyuban sesama anggota masyarakat. Ibu-ibu dan anak-anak tidak hanya menonton TV, tetapi juga membaca buku dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada. Dari situlah muncul kesadaran dan keberdayaan.

Semakin rakyat melek huruf dan mendapatkan informasi dari membaca, kualitasnya akan berbeda dengan hanya sekedar mendapatkan informasi dari TV, apalagi informasi hiburan (infoteinmen) yang hanya mengajari ibu-ibu dan anak-anak hanya ber-gosip. Gosip tidak mencerahkan, tetapi membodohi dan melahirkan budaya meniru, menumpulkan nalar kreatif bagi anak-anak.***

----------------------------------------------------------